Komisi VI Terima Delegasi Rusia Bahas Potensi Kerja Sama dengan EEC

26-01-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji didampingi Wakil Ketua Komisi VI Martin Y. Manurung dan Mohamad Hekal, foto bersama usai menerima delegasi Rusia dan perwakilan dari Eurasian Economic Commission (EEC) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Kamis (26/01/2023). Foto: Tari/Man


Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menerima delegasi Rusia dan perwakilan dari Eurasian Economic Commission (EEC) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut guna membahas potensi kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara persekutuan Eropa dan Asia (Eurasia) di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi.

 

"Apa yang ditawarkan sebenarnya sangat menarik karena beberapa potensi negara-negara Eurasia, termasuk Rusia di dalamnya, itu bisa dimanfaatkan untuk perekonomian kita. Misalkan kerja sama di bagian pupuk NPK atau tadi ada teknologi baru untuk mengeksplorasi natural hydrogen yang akan sangat mempengaruhi ketersediaan energi kita dalam jangka panjang," ujar Sarmuji kepada Parlementaria yang dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI Martin Y. Manurung dan Mohamad Hekal, Kamis (26/01/2023).

 

Selain membahas mengenai potensi kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi, kedua belah pihak juga membicarakan tentang potensi eksplorasi natural hydrogen. Di mana, menurutnya, Indonesia memiliki potensi terhadap sumber daya alam tersebut.

 

"Tadi disampaikan, dilihat dari sisi geografi dan geologi kita, kemungkinan kita bisa mengeksplorasi natural hydrogen itu sangat besar. Nah, itu kalo bisa BUMN kita bersinergi dengan BUMN BUMN negara-negara tersebut atau dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan negara-negara tersebut untuk mengeksplorasi natural hydrogen, akan menjadi kekuatan tambahan bagi ketersediaan energi kita ke depan," jelas Sarmuji.

 

Sarmuji menilai apabila BUMN bisa bersinergi dengan BUMN di negara-negara tersebut atau dengan perusahaan dari negara-negara tersebut untuk mengeksplorasi natural hydrogen, maka hal itu akan menjadi kekuatan tambahan bagi ketersediaan energi Indonesia kedepannya. Pihaknya meyakini bahwa kerja sama ini akan bersifat timbal balik dan Indonesia akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan ekspor ke negara-negara persekutuan Eurasia.

 

Untuk itu, dari pertemuan tersebut, Politisi Fraksi Partai Golkar menegaskan akan menyampaikan hasil pertemuan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait yang merupakan mitra kerja Komisi VI.  "Misalkan kerja sama perdagangan atau nanti barangkali ada BUMN yang tertarik untuk kerja sama di bidang eksplorasi natural hidrogen kami juga akan sampaikan karna ini teknologi baru, teknologi yang menarik, dan kita memiliki potensi yang cukup besar," imbuhnya.

 

Adapun delegasi Rusia dan perwakilan dari Eurasian Economic Commission (EEC) yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Minister of The Eurasian Economic Commision (H.E) Mr. Sergei Glazyev, Ambassador of The Russian Federation to Indonesia Lyudmila Vorobyeva, dan Second Secretary of The Ambassador, Mr. Roman Romanov. 

 

Sebagai informasi, Eurasian Economic Commission adalah badan eksekutif Uni Ekonomi Eurasia yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan, menegakkan perjanjian EEU, dan mengelola bisnis sehari-hari Uni Ekonomi Eurasia. Negara anggota EEC meliputi Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Kyrgyzstan, dan Armenia. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...